Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berkomitmen menuntaskan program prioritas nasional yaitu kemiskinan ekstrem, stunting hingga inflasi. Menurutnya ke 3 program prioritas ini merupakan permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain.
"Misalnya inflasi tinggi, otomatis daya beli masyarakat kurang. Tentunya berdampak pada kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus komitmen bersama dan kerja kolaboratif dalam mengentaskannya," tegas Pj. Bupati Lihadnyana disela kegiatan wawancara dengan salah satu televisi swasta di Bali, Rabu (15/11) di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Lihadnyana menuturkan sejak awal dirinya ditunjuk dan dipercayai untuk memimpin Buleleng pada tanggal 27 Agustus 2022 hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan terlebih dahulu, apabila tata kelola pemerintahan dinilai sudah cukup bagus maka akan diberengi dengan pelayanan publik yang baik.
Disinggung mengenai penanganan stunting, dirinya mengungkapkan bahwa data yang valid merupakan pondasi utamanya agar masalah stunting bisa ditekan seminimal mungkin. Menurutnya, dengan memegang data yang valid akan mempermudah dalam mengawasi tumbuh kembang anak dari awal kandungan sampai lahir agar asupan gizinya terpenuhi.
Harus dipahami, ke tiga permasalahan tersebut sangat berkaitan. Jadi langkah awal yang penting dilakukan adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem, karena akan berpengaruh terhadap stunting, begitu juga sebaliknya terhadap masalah inflasi, sehingga jika inflasi naik maka daya beli masyarakat otomatis akan turun.
Berbagai program telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan masalah ini, baik dari pembenahan dari segi kesehatan, pendidikan dan bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang terdampak miskin ekstrim dengan melibatkan semua unsur dari segi pemerintah, TNI/Polri hingga pengusaha.
"Astungkara setelah setahun berjalan data kemiskinan ekstrem dari 10.327 KK lebih bisa terpangkas menjadi 349 KK saja. Kita akan tuntaskan hingga nol kasus pada tahun ini," tegas PJ. Lihadnyana.
Dengan pengelolaan birokrasi yang baik dan berhasil mengentaskan stunting, Buleleng mendapatkan dana insentif fiskal kinerja sebesar 17,5 miliar. Dimana dana itu akan digunakan untuk program pelayanan dasar diantaranya untuk mengentaskan 3 program prioritas itu.
Di penghujung, birokrat asal Desa Kekeran itu berpesan untuk bersama-sama dalam membangun pemerintahan agar berjalan dengan baik. Bukan hanya dari pemerintah saja, tapi kolaborasi dari seluruh masyarakat sangat diharapkan sehingga segala permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
