Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran. Tahun 2026 ini, sejumlah proyek strategis mulai dijalankan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Puprperkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra saat dialog interatif di salah satu stasiun radio swasta dengan topik "Solusi Infrastruktur Berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran", Selasa, (23/6) menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan. Fokus penanganan diarahkan pada ruas jalan rusak, jembatan, irigasi, penataan wajah kota, hingga kawasan perumahan.
"Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan," ujarnya.
Untuk tahun ini, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar guna penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah mulai ditangani, termasuk ruas jalan di wilayah Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turyapada. Setelah sebelumnya bagian atas ruas jalan tersebut mendapat penanganan, kini pengerjaan dilanjutkan pada bagian bawah yang kondisinya juga cukup memprihatinkan.
Selain jalan, dua jembatan menjadi prioritas perbaikan, yakni jembatan di Banyuasri dan Tejakula. Kedua infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Di sektor sumber daya air, Dinas PUPR juga memprioritaskan rehabilitasi 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Buleleng. Program ini bertujuan menjaga kontinuitas pasokan air bagi sektor pertanian.
"Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi," jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, Pemkab Buleleng juga fokus pada penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Tahun ini, penataan kawasan Titik Nol Singaraja atau kawasan Tugu Singa Ambara Raja menjadi salah satu prioritas guna memperkuat identitas kota.
Sementara itu, penataan kawasan Lovina juga hampir rampung sebagai persiapan penyelenggaraan Lovina Festival. Penataan dilakukan mulai dari Jalan Mawar hingga kawasan barat Tasik Madu, mencakup peningkatan fasilitas publik, aksesibilitas, hingga pemasangan lampu tenaga surya yang dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi beban APBD dalam jangka panjang.
"Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan," katanya.
Penataan kawasan perkotaan juga akan menyasar Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan tersebut dirancang menjadi sentra angkringan dan ruang publik baru bagi masyarakat.
Konsep yang diusung adalah pemanfaatan area oleh pelaku usaha kecil secara fleksibel. Pada pagi hingga sore hari kawasan tetap berfungsi seperti biasa, sedangkan pada malam hari akan hidup sebagai pusat kuliner dan tempat berkumpul masyarakat, khususnya generasi muda.
Tidak hanya itu, penataan kawasan Pelabuhan Buleleng akan diawali dari Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja. Gedung tersebut akan direvitalisasi agar dapat difungsikan secara lebih optimal sebagai venue berbagai kegiatan, mulai dari rapat, pertemuan, pesta pernikahan hingga event olahraga, termasuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali mendatang.
Meski demikian, Kadis Adiptha mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Dengan kemampuan anggaran yang ada, pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun, sementara total panjang jalan rusak di Buleleng mencapai sekitar 300 kilometer. Karena itu, strategi pemetaan dan skala prioritas menjadi solusi utama agar pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh kecamatan.
"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ungkapnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Dinas PUPR juga terus melakukan penanganan sementara berupa patching atau penambalan jalan berlubang di sejumlah titik guna mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
Menariknya, Buleleng juga mulai mengembangkan teknologi aspal plastik sebagai bagian dari solusi penanganan sampah sekaligus peningkatan kualitas jalan. Teknologi ini telah diterapkan di beberapa ruas jalan seperti di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek.
Melalui inovasi tersebut, sampah plastik yang sebelumnya menjadi beban lingkungan kini dapat diolah menjadi material konstruksi jalan, sehingga membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Selain mengandalkan APBD, Dinas PUPR juga membuka peluang partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah masyarakat bahkan telah menunjukkan kepedulian dengan melakukan swadaya untuk membantu penanganan infrastruktur di lingkungannya.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya infrastruktur yang lebih baik, aman, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. (Wir)
