Dalam kegiatan tersebut membahas teknis yang perlu disiapkan dalam merencanakan MPP, yang nantinya selain sebagai tempat satu pintu pelayanan publik juga akan difungsikan sebagai wadah para UMKM di Buleleng. Dengan berbagai pertimbangan dari segala aspek, menghasilkan keputusan dengan menjadikan lantai 3 Pasar Banyuasri sebagai lokasi MPP. Namun sebelumnya akan dibuat draf kajian teknis perencanaan mengenai denah lokasi dan perencanaan lainnya pada bulan November dan diharapkan dapat diajukan di akhir November 2022 dengan harapan awal tahun 2023 proses penataan sudah dimulai.

Ditemui usai memimpin rapat, Pj Lihadnyana menerangkan pemilihan lokasi MPP harus memikirkan berbagai aspek mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan serta memperhitungkan juga aspek keberlangsungan pembangunan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Lihadnyana MPP ini akan diintegrasikan dengan syarat yang akan dilengkapi lagi dari ketentuan MenPANRB, sehingga nantinya ada multiplier efek dalam menggeliatkan ekonomi di Buleleng. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan sarana prasarana seperti tempat bermain, tempat berkumpul yang representative dengan harapan bisa membuat orang tertarik mengunjungi MPP itu. “Rancang Bangun Rinci dari MPP akan disusun tahun ini, jika itu sudah rampung baru tahun depan kita bergerak untuk pelaksanaannya,”tegasnya.

Lebih lanjut Lihadnyana menjelaskan MPP yang anggarannya direncanakan bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi dengan nominal kurang lebih 15 Miliar itu juga akan memprioritaskan akses kaum disabilitas dengan melengkapi sarana pendukung khusus.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Made Kuta mengapresiasi rencana dari program pembangunan MPP ini yang sebelumnya direncanakan berlokasi di depan SMAN 1 Singaraja. Adapun bentuk pelayanan yang akan disediakan di MPP tersebut nantinya akan menggabungkan pelayanan publik dari instansi diluar Pemkab seperti BPN, Kejaksaan, serta mengikutsertakan juga pihak lain di Buleleng seperti Notaris, BPJS, dan Perbankan. 

Selain itu, untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan rencananya akan mengundang UMKM di Buleleng dengan harapan dapat memfasilitasi masyarakat sembari menunggu pelayanan ijin dan administrasi di MPP itu.“Untuk memfasilitasi masyarakat yang belum memahami digitalisasi, akan disiapkan sarana prasarana sehingga pelayanan tidak terhambat,”tandasnya.

Disinggung mengenai kapasitas parkir, Kadis Kuta menegaskan jika parkir di lantai atas sudah cukup untuk melayani masyarakat yang mengunjungi MPP, namun akses jalan masuk ke parkir atas yang akan ditata kembali dengan bekerja sama dengan SKPD terkait.“Terpenting kita mendorong komitmen dari Pemkab Buleleng untuk mewujudkan MPP ini, dan kita harus lakukan yang terbaik,”pungkasnya. (Ag)