Guna mempercepat eksekusi program di Tahun 2023, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng minta perangkat daerah bekerja secara kolaboratif. Ini penting dalam implementasi sebuah kebijakan agar lebih efektif, efisien dan akuntable. Demikian disampaikan Pj Lihadnyana dalam rapat koordinasi bersama Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Buleleng terkait Persiapan Program Pembangunan Tahun 2023 bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng, Selasa (10/1).
Pj Lihadnyana menegaskan bahwasannya struktur pola tatakerja pemerintah harus dirubah secara kolaboratif dan tidak bisa bekerja sendiri. Kerja kolabiratif itu penting dilakukan dalam kontek menyusun kegiatan perencanaan karena tidak cukup melalui teknis saja melainkan perlu juga ada aspek sosialnya.
Selain itu dalam rakor ini dimaksudkan juga untuk mengajak seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2023, tentunya sebagai dasar acuan pijakan pada tahun 2022. Manakala ada hal yang belum terselesaikan agar bisa diperbaiki pada tahun ini, diantaranya bagaimana ke depannya mengatasi inflasi, capaian nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) termasuk adanya kendala didalam melayani masyarakat khususnya dibidang kesehatan.
"Perangkat daerah juga harus membuat laporan bagaimana pelayanan publik kita nantinya agar lebih cepat, lebih prima dan akurat. Selain itu kita juga akan melakukan efisiensi anggaran agar tidak boros dan lebih baiknya anggaran tersebut digunakan demi kepentingan masyarakat," tegasnya.
Sedangkan demi memaksimalkan pelayanan perijinan menjadi satu pintu dan satu kesatuan, tahun ini akan direalisasikan untuk Mall Pelayan Publik yang berlokasi di lantai 3 Pasar Banyuasri Singaraja. Dimana masyarakat akan dimudahkan dalam mengurus perijinan hanya dalam satu tempat saja.
Bahkan tidak sampai disitu, pihaknya akan mengupayakan untuk menambah Pos BPBD dengan Pemadam Kebakaran untuk dimaksimalkan dimasing-masing titik melihat topografi di Buleleng yang rawan bencana.
"Saya maunya menempatkan alat-alat kebencanaan yang menjadi titik rawan disana sehingga lebih cepat pelayanannya seperti bencana yang terjadi di Desa Mengening kemarin. Sehingga quick responnya bisa lebih cepat," imbuhnya.
Penanganan kasus rabies juga menjadi perhatian dalam rakor ini, dimana pihaknya meminta OPD terkait untuk bersinergi dengan desa agar kasus rabies bisa ditekan secara maksimal dari hulu ke hilirnya. Salah satunya melaui peraturan desa maupun vaksin hewan secara berkelanjutan.
Dipenghujung, Pj Lihadnyana juga mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan diri dalam pemeriksaan rutin dari BPK agar tidak terjadi temuan terkait urusan administrasi nantinya.(Suy)
