Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat Buleleng. Salah satunya yang terdampak langsung adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang mengandalkan BBM guna menggerakkan perahu untuk melaut.
Tidak tinggal diam, Pemerintah Kabupaten Buleleng (Pemkab) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Buleleng berencana untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para nelayan.
Kepala DKPP Buleleng Gede Putra Aryana dikonfirmasi pada Kamis, (29/9), mengaku telah rampung mendata 975 orang nelayan sebagai sasaran penyaluran BLT berdasarkan proses verifikasi dan validasi yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“975 orang nelayan itu merupakan hasil sisiran DTKS melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Itu sudah kami verifikasi dan validasi bilamana yang bersangkutan belum tersentuh program yang lain,” sebut Aryana.
Selain mengacu pada DTKS, Aryana juga memastikan masyarakat yang diberikan BLT belum tersentuh bantuan dan benar-benar berprofesi sebagai nelayan, dengan cara memastikan kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).
Terkait penyalurannya, para nelayan akan diarahkan untuk membuat rekening Bank BPD Bali. Aryana memastikan para nelayan tidak dipungut biaya saat pembuatan rekening. Rencananya, BLT akan dicairkan 3 kali mulai Oktober sampai dengan Desember 2022. Nominal bantuannya sebesar Rp. 150.000 setiap bulannya.
"Mudah-mudahan tidak ada perubahan data selama verivali sampai minggu ini, sehingga para penerima bisa dibuatkan SK untuk dapat dicairkan bantuannya bulan Oktober ini," harap mantan Camat Busungbiu ini
Harapan Aryana, para nelayan dapat memanfaatkan BLT yang diperoleh untuk operasional pekerjaan mereka, utamanya pada saat harga BBM mengalami kenaikan. Diharapkan olehnya BLT tersebut dapat meningkatkan motivasi nelayan untuk melaut. (Suy)
