?Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja kian memperkuat komitmen strategis guna memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di wilayah Buleleng. Langkah kolaboratif ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan jaminan sosial yang merata dan berkeadilan.
Komitmen Pemkab. Buleleng ini diimplementasikan berupa fasilitasi pembuatan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang dikoordinir oleh Kabag Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Buleleng Nyoman Agus Tri Kartika Yuda mewakili Asisten 1 Setda Buleleng bersama stakeholder terkait, sehingga menjadi pijakan kuat dalam melangkah dalam rangka optimalisasi kepesertaan BPJS Ketegakerjaan di Kabupaten Buleleng di ruang rapat Bagian Hukum Jumat lalu.
Pada kesempatan itu Kabag Agus Tri langsung memfasilitasi detail bentuk dan redaksi Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sesuai dengan aturan bersama instansi terkait. "Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng,"jelasnya.
Sementara itu, ?Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengungkapkan bahwa nota kesepakatan antara Pemkab Buleleng dan pihaknya difokuskan untuk melindungi segenap pekerja tanpa terkecuali. Berdasarkan target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah pusat di angka 43,65 persen, Buleleng terbukti mampu mencatatkan pencapaian gemilang.
?"Hingga Oktober 2026 ini, Astungkara kita sudah melampaui target. Pencapaian kita sudah berada di angka 44,65 persen," ujar Hayyati dikonfirmasi terpisah, (19/11).
?Melalui nota kesepahaman ini, Hayyati berharap pemerintah kabupaten dan badan penyelenggara dapat terus bersinergi dan berjalan seiring dalam mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh segmen kepesertaan di Buleleng.
?Fokus utama perluasan cakupan ini turut menyasar para pekerja rentan, mulai dari petani, nelayan, tukang ojek, hingga buruh bangunan. Dengan iuran yang sangat terjangkau sebesar Rp16.800 per bulan, para pekerja sektor informal tersebut langsung dilindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
?Lebih lanjut, Hayyati memaparkan bahwa program Jamsostek ini selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas, yakni menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Program ini dirancang komprehensif hingga mencakup beasiswa pendidikan anak hingga perguruan tinggi senilai total Rp174 juta apabila peserta mengalami risiko fatalitas setelah masa kepesertaan tertentu.
?Persyaratan pendaftaran bagi pekerja informal pun tergolong mudah dan fleksibel, di mana batas usia pendaftaran awal maksimal belum 65 tahun, namun tetap dapat melanjutkan kepesertaan hingga usia lanjut selama iuran aktif terbayar tanpa putus. Calon peserta hanya perlu menyiapkan identitas kependudukan berupa KTP yang sah.
?Pihaknya berharap, lewat sinergi yang terbangun erat bersama Pemkab Buleleng ini, tidak ada lagi anak-anak di daerah yang terpaksa putus sekolah akibat pencari nafkah keluarga mengalami musibah. Kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan rasa aman, ketenangan beralih profesi, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat pekerja di Kabupaten Buleleng secara berkelanjutan. (Wd).