Upaya memperkuat fondasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng terus dimantapkan. Melalui Forum Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng, Kamis (5/3) menegaskan arah kebijakan dan prioritas program tahun 2027 agar lebih terukur, adaptif, dan tepat sasaran.
Forum ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, serta diikuti oleh jajaran OPD secara luring dan daring. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam menyelaraskan perencanaan sosial dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam arahannya, I Putu Kariaman Putra menekankan bahwa pembangunan sosial tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Menurutnya, forum ini menjadi ruang penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dengan perencanaan anggaran yang berbasis data dan prioritas.
“Tahun 2027 harus kita siapkan dari sekarang. Program sosial harus semakin presisi, menyentuh langsung kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan, serta masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya.
Sejumlah program prioritas dipaparkan, mulai dari penguatan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta penanganan fakir miskin, hingga rehabilitasi sosial yang komprehensif. Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus didorong sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Di bidang rehabilitasi sosial, layanan asistensi, penyediaan alat bantu bagi disabilitas, penanganan ODGJ terlantar, layanan reunifikasi keluarga, hingga fasilitasi adopsi anak menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Sementara itu, dalam perlindungan perempuan dan anak, Dinsos P3A mempertegas komitmen melalui edukasi pencegahan kekerasan, pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh OPD, penguatan Forum Anak Daerah, pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
Forum ini juga merangkum berbagai usulan hasil Musrenbang untuk RKPD 2027, termasuk bantuan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas di sejumlah desa. Seluruh usulan tersebut akan diverifikasi dan diselaraskan agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Melalui forum ini, Dinsos P3A Buleleng ingin memastikan bahwa arah kebijakan sosial ke depan tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan, perlindungan, dan pemulihan. Sinergi antar-OPD menjadi kunci agar kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Mdy)
