Guna memastikan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksinasi berjalan dengan baik, seluruh Pemerintah Daerah mengikuti pengarahan dalam pelaksanaan komunikasi publik dari pemerintah pusat.
Dalam pengarahan yang berlangsung pada Selasa (5/1) secara virtual tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik I Ketut Suweca didampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik I Made Wirama Satria.
Mengawali pengarahan, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesuksesan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke depannya diperlukan sinergitas dari pemangku kepentingan di daerah. Dalam hal ini tidak hanya pihak pemerintah daerah maupun instansi kesehatan, namun juga diharapkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat turut memberikan informasi kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.
Jelang akhir sambutannya, Dante berharap komunikasi publik yang nantinya akan dilaksanakn nleh pemda dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan vaksinasi pun akan lancar tanpa halangan.
Sementara itu, Penasihat Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden Dilla Amran selaku salah satu narasumber menyampaikan terkait strategi pemda dalam peran sebagai ujung tombak komunikasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Terkait itu, Dilla mengharapkan pemda untuk selalu tanggap terhadap informasi hoax terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat, hal itu demi menghindari masyarakat mendapat pemahaman yang salah terkait vaksinasi Covid-19.
"Itu akan buka ruang bagi masyarakat untuk buat informasi sendiri, maka respons cepat dari pemda dalam menyikapi isu sekecil apapun di masyarakat adalah wajib," jelas Dilla.
Untuk mendukung penyediaan materi komunikasi bagi Pemda, pihaknya senantiasa menyediakan informasi terkini yang bisa diperoleh di situs resmi covid19.go.id, selain itu juga terdapat buku saku elektronik informasi vaksin di s.id/infovaksin
"Saya harap informasi yang ada bisa disesuaikan kembali oleh pemda di masing-masing daerah, misalnya menggunakan bahasa daerah agar masyarakat lebih mudah mengerti," jelasnya.
Ke depannya, Dilla berharap pemda tidak terdapat kendala berarti dalam memberikan komunikasi publik kepada masyarakat.(can)
