Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa menghadiri Rapat Gabungan bersama seluruh Komisi DPRD Buleleng dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan keempat atas Perda Nomor 13 Tahun 2016. Rapat ini dibuka oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Selasa, (22/11).
Dalam rapat itu, Pj. Lihadnyana menyampaikan Ranperda APBD tahun 2023 dirancang secara efektif untuk membangun Buleleng lebih mensejahterakan masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Seluruh OPD diminta untuk menuntaskan program-program yang belum maksimal terlaksana di tahun 2022. Seperti halnya Dinas Kominfosanti Buleleng yang telah memastikan tahun depan pemasangan akses internet di desa-desa ditambah melalui sinergitas dengan Pemprov Bali.
Ditambahkan, Mall Pelayanan Publik di Buleleng akan dituntaskan pembangunannya di tahun 2023 dengan pengoperasian yang menyentuh pelaku UMKM. “Nanti Mall Pelayanan Publik akan dirancang untuk membantu pelaku UMKM. Berikan mereka fasilitas agar dapat terus berkembang,” pinta Pj. Lihadnyana.
Pada sektor pertanian, Pj. asal Kekeran itu merancang PD. Swatantra untuk menjadi leading untuk memperkuat pertanian, baik itu jenis produk hingga sampai pada penjualan produk. Selain itu, pihaknya juga meminta PD. Swatantra menjadi pengendali inflasi di Buleleng.
Berbagai pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2016 ditegaskan adalah untuk membangun Buleleng lebih baik lagi. “Semua aspek akan dievaluasi dan ditingkatkan sehingga pembangunan menjadi merata dan Bali Utara dan Bali Selatan seimbang,” pungkasnya. (Agst).
