Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi terkait pengelolaan dan distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Kamis (21/11) di Banyualit Spa n Resort. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Buleleng, Instansi terkait dan anggota PPK se-Kecamatan Kabupaten Buleleng ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pendistribusian logistik, yang menjadi elemen kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, menegaskan bahwa logistik memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tahapan pilkada. Ia menyatakan bahwa meskipun tahapan demi tahapan pilkada telah dilaksanakan, namun keberhasilan pelaksanaan pilkada tetap bergantung pada kelancaran logistik. Menurutnya, jika terjadi masalah logistik, maka seluruh kerja keras yang telah dilakukan tidak akan berarti.
“Tahapan demi tahapan pemilu telah kita laksanakan dengan segala dinamikanya. Namun, kunci keberhasilan pemilu terletak pada logistik. Jika ada masalah logistik, maka kerja keras kita tidak akan berarti,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang terlibat dalam pengelolaan logistik. Dudy memastikan bahwa kebutuhan logistik untuk Pilkada 2024 telah terpenuhi sejak awal, meskipun tetap diantisipasi adanya permasalahan kecil yang mungkin muncul.
Dalam kesempatan tersebut, Dudhi juga menyoroti potensi kendala cuaca, seperti hujan yang dapat menghambat distribusi logistik, terutama di wilayah rawan. Ia mengimbau agar seluruh petugas menyiapkan langkah antisipasi, seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah setempat.
“Jangan menunggu perintah. Segera lakukan langkah-langkah mitigasi di wilayah masing-masing,” ucapnya menegaskan.
Terkait pendistribusian logistik akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dalam proses ini, KPU Buleleng meminta Dinas Perhubungan untuk memastikan armada yang digunakan layak jalan untuk menghindari risiko yang dapat menghambat pengiriman logistik, seperti kotak suara. "Saya tegaskan, tidak boleh ada armada yang tidak memenuhi standar kelayakan," ujar Dudhi.
Distribusi logistik ke setiap wilayah akan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Pendistribusian dijadwalkan mulai H-2 atau H-1 sebelum hari pemungutan suara. Dudhi mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif antara semua pihak untuk memastikan tidak ada kendala dalam pengiriman logistik. Pihaknya optimis bahwa seluruh tahapan pemilu, termasuk pendistribusian logistik, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
