Dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno VII tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Buleleng menggelar lomba kreasi olahan tempe dan pangan lokal yang diikuti oleh pelajar SMK se-Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini diikuti oleh sembilan peserta dari delapan kecamatan bertempat di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Selasa (3/6).
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyampaikan bahwa pemilihan tempe sebagai bahan utama lomba bukan tanpa alasan. Ia menekankan pentingnya tempe sebagai salah satu sumber protein abadi yang bernilai tinggi, sekaligus merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu dilestarikan.
“Dulu tempe dianggap makanan masyarakat bawah, tapi dari segi kualitas, proteinnya sangat bagus. Kita harap ke depan bahan baku tempe seperti kedelai bisa dipenuhi dari lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Buleleng tengah mendorong budidaya kedelai dan jagung secara lokal sebagai alternatif sumber pangan. Program pertanian lokal ini disebut telah berhasil mengembangkan nasi jagung, dan ke depan akan diarahkan juga pada diversifikasi pangan seperti nasi dari ketela dan olahan tempe yang inovatif.
Sementara itu, Sekretaris DKPP Buleleng, Ariston Adhi Pamungkas, mengatakan bahwa lomba ini bertujuan meningkatkan kreativitas pelajar dalam mengolah tempe menjadi hidangan yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi.
“Kami ingin anak-anak SMK lebih siap menghadapi dunia industri. Mengolah makanan tidak bisa biasa saja, harus inovatif agar memiliki nilai tambah,” katanya.
Untuk mendukung semangat para peserta, panitia telah menyiapkan sejumlah penghargaan, mulai dari piagam, piala, hingga uang pembinaan bagi juara 1, 2, dan 3. Selain itu, akan dipilih pula juara favorit berdasarkan jumlah “like” terbanyak di unggahan Instagram resmi lomba.
Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap para pelajar SMK tidak hanya mampu berinovasi dalam pengolahan pangan, tetapi juga mampu mengembangkan produk olahan lokal yang dapat meningkatkan pendapatan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan daerah.
