Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar pertemuan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging (PIE) sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi wabah. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Buleleng, Senin (4/5), menegaskan pentingnya kesiapan sistem kesehatan berbasis data dan perencanaan matang.
Atas ijin Kepala Dinas Kesehatan , Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Nyoman Suardani saat memimpin rapat menyampaikan ini merupakan pertemuan kedua tahun ini menghadirkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Fokus pembahasan diarahkan pada empat penyakit prioritas, yakni COVID-19, avian influenza (flu burung), Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), dan meningitis meningokokus.
Pihaknya menegaskan bahwa pemetaan risiko menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan daerah secara objektif. “Setiap tahun kita melakukan penilaian risiko untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kapasitas kita. Ini penting agar ketika terjadi kasus, kita tidak lagi dalam kondisi tidak siap seperti saat awal pandemi COVID-19,” ujar Suardani.
Menurut dia, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan sistem kesehatan, baik dari sisi vaksinasi maupun penanganan kasus, harus terus diperkuat.
Dalam pemaparan hasil sementara, Dinas Kesehatan mengungkap bahwa aspek rencana kontingensi kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi. Hal ini berdampak pada hasil penilaian pemetaan risiko secara keseluruhan.“Rencana kontingensi kesehatan harus kita perkuat, karena itu menjadi acuan operasional saat terjadi kondisi darurat. Tanpa itu, respons kita tidak akan optimal,” kata Suardani.
Dokumen pemetaan risiko disusun berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh OPD pada pertemuan sebelumnya yang digelar 11 Maret 2026. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
Ia menjelaskan, intervensi pemerintah daerah akan difokuskan pada aspek kerentanan dan kapasitas, karena kedua komponen tersebut masih dapat ditingkatkan melalui kebijakan dan langkah konkret di lapangan.
Selain itu, mobilitas jemaah haji dan umroh juga menjadi perhatian serius, terutama terkait potensi penyebaran MERS-CoV dan meningitis meningokokus dari Arab Saudi. Tahun ini, Kabupaten Buleleng mengirim 109 jemaah haji reguler, belum termasuk jemaah umroh.“Mobilitas jemaah ini menjadi salah satu faktor risiko yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Suardani.
Dokumen pemetaan risiko yang telah disusun selanjutnya akan diunggah ke sistem Kementerian Kesehatan dan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menghadapi potensi penyakit infeksi emerging. Dokumen tersebut disusun setiap tahun, sementara rencana kontingensi kesehatan berlaku selama tiga tahun.
Dalam forum tersebut, peserta juga diminta memberikan masukan terhadap dokumen, baik dari sisi redaksi, kesesuaian rekomendasi, maupun timeline pelaksanaan agar dapat lebih operasional dan implementatif.
Melalui pemetaan risiko ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kesiapsiagaan kesehatan yang lebih tangguh, terukur, dan responsif terhadap ancaman penyakit di masa depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Wayan Sugihana Aradea, serta jajaran OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.(WD).
