Direktur RSUD Buleleng, dr. Arya Nugraha, menyoroti pentingnya literasi masyarakat mengenai konsep gawat darurat dalam pelayanan kesehatan. Kesalahpahaman terkait kondisi darurat yang sering terjadi di masyarakat menyebabkan pasien mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) tanpa memenuhi kriteria JKN, sehingga klaim BPJS mereka kerap ditolak. Hal ini, menurutnya, dapat memicu ketidakpuasan pasien dan menimbulkan konflik.
"Pemahaman masyarakat tentang prosedur JKN masih harus ditingkatkan. Edukasi masif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui kapan harus ke IGD atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Jika edukasi berjalan efektif, kunjungan ke IGD akan lebih sesuai, dan konflik dapat diminimalkan," ungkap dr. Arya saat menjadi narasumber Podcast Bincang Komunikasi bersama Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Singaraja, I Putu Erika Apriana Putra, Rabu (15/1) di Gedung Buleleng Command Center Dinas Kominfosanti Buleleng.
dr. Arya mengapresiasi peran BPJS dalam mendukung edukasi masyarakat, salah satunya melalui evaluasi berkala pola kunjungan pasien. "Turunnya angka kunjungan pasien yang salah persepsi bisa menjadi indikator keberhasilan edukasi kita," tambahnya.
Dijelaskan, dalam kolaborasi tripartit JKN—RSUD sebagai penyedia layanan, BPJS sebagai penjamin, dan masyarakat sebagai pengguna—RSUD Buleleng memastikan pelayanan yang setara bagi seluruh pasien, baik peserta BPJS maupun non-BPJS. Pelayanan ini didukung oleh transparansi, teknologi antrean online, dan sistem pengawasan ketat dari BPJS untuk mencegah diskriminasi.
"Semua proses berjalan sesuai aturan dengan standar yang diawasi BPJS. RSUD Buleleng juga memastikan bahwa SDM, sarana, dan prasarana kami memenuhi standar yang ditetapkan demi keselamatan pasien," ujar dr. Arya.
Selain itu, dr. Arya menekankan pentingnya pemanfaatan obat generik untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan. "Obat generik memiliki efikasi yang sama dengan obat bermerek dan telah terjamin oleh BPOM. Ini penting untuk mendukung keberlanjutan JKN," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Singaraja, I Putu Erika Apriana Putra memgatakan bahwa sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia terjamin aksesnya terhadap layanan kesehatan, baik untuk pengobatan (kuratif) maupun pencegahan (promotif dan preventif)," jelasnya.
Menurutnya, BPJS terus berbenah untuk meningkatkan mutu layanan. Salah satu langkah penting adalah penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buleleng, yang kini memiliki 11 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, pengelolaan antrian manual mulai digantikan oleh sistem antrian online, termasuk fitur pengenalan wajah (face recognition) melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga peserta dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.
"Sebagai pelopor sistem jaminan kesehatan yang komprehensif, BPJS juga memastikan standar obat yang digunakan mengikuti formularium nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan memberikan kualitas obat terbaik tanpa membedakan merek, baik generik maupun paten," terangnya.
Selain fokus pada layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga menjamin tidak ada diskriminasi terhadap pasien, baik peserta JKN maupun non-JKN, sehingga semua mendapatkan perlakuan yang adil di fasilitas kesehatan. Dalam layanan kegawatdaruratan, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit memastikan pasien kritis ditangani dengan prioritas sesuai sistem triase.
BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. "Dengan langkah-langkah inovatif dan pendekatan yang berpusat pada pasien, BPJS Kesehatan terus memperkuat perannya dalam mendukung kesehatan nasional," tutupnya.
