Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, Rabu (28/5), bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini mengusung tema “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penjelasan SMK Negeri Bali Mandara sebagai Percontohan Sekolah Rakyat.”
Rombongan Komisi VIII dipimpin oleh Ketua Tim, I Ketut Kariyasa Adnyana, dan disambut oleh Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BPBD Kabupaten Buleleng.
Dalam kunjungan itu, Bupati Sutjidra menyerahkan proposal pembangunan rumah singgah di Kabupaten Buleleng kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico. Usulan ini disampaikan sebagai respon atas kebutuhan tempat penampungan bagi kelompok rentan.
“Rumah singgah sangat penting untuk menampung masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau mengalami ketimpangan sosial. Saat ini kami masih memanfaatkan panti asuhan terdekat sebagai alternatif, untuk penampungan karna belum ada rumah singgah permanen,” ujarnya
Lebih lanjut, Bupati Sutjidra juga mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 4.711 rumah tidak layak huni di wilayah Buleleng. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki kondisi ini melalui program bedah rumah.
“Tahun ini kami targetkan renovasi 111 rumah, dan tahun depan direncanakan ada tambahan 418 unit. Kami harap Komisi VIII bisa membantu memperjuangkan penambahan bantuan” tambahnya.
Selain melakukan pemantauan, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada warga penerima manfaat. Salah satunya adalah bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Kunjungan ini juga menyoroti peran penting SMA/SMK Negeri Bali Mandara sebagai Sekolah Rakyat, yang dikenal dengan pendekatan pendidikan berbasis karakter, kedisiplinan, serta pemberdayaan generasi muda dari keluarga pra-sejahtera.
Melalui kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sosial, penguatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak di Bali.
