Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan 5 agenda prioritas Pembangunan Presiden RI yaitu mempercepat dan melanjutkan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program prioritas sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di tingkat desa dan kelurahan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen lintas sektor.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng bersinergi dengan BKKBN Provinsi Bali membentuk Kampung KB yang pada hari ini dilaunching di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Kamis (12/10).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar, SE. MSI. menjelaskan bahwa pembentukan Kampung KB ini dilatar belakangi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.
Oleh karena itu seluruh desa yang ada di Bali Khususnya di Buleleng harus dibentuk Kampung KB. Target dari pemerintah tersebut harus dioptimalkan, dimulai dari pembentukan perangkat di desanya untuk bisa menuju Kampung KB. "Karena biasanya pembangunan fisik dan non fisik itu dimulai dari desa dan kita berharap kehadiran pelayanan dari pemerintah berawal dari sana ," ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan, setelah perangkat selesai dibentuk, langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan harapan bisa bekerja bersama-sama, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik dari kehadiran instansi terkait yang ada di desa. "Hari ini kita berikan sosialisasi dan pemahaman kepada Perbekelnya tentang apa manfaat dari Kampung KB," tutupnya.
Secara teknis, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng Nyoman Riang Pustaka mengatakan bahwa hari ini akan dilaunching 80 desa Kampung KB dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng.
"Semua ini dilakukan secara bertahap, dari tahun 2016 sampai Tahun 2022 sudah ada 37 desa yang dibentuk menjadi Kampung KB dan ditahun 2023 sebanyak 80 desa, sisanya ditahun 2024 akan dilanjutkan 12 desa lagi yang akan ditetapkan," tegasnya.
Kadis Riang menyebut bahwa Kampung KB merupakan rebranding dari tagline sebelumnya yaitu Kampung Keluarga Berencana. Upaya ini sejalan dengan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pemerintah yang terus memperkuat dan mengembangkan sistem, informasi dan data. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) yang merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro, untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung KB pada khususnya serta desa dan kelurahan pada umumnya.
"Jadi disini yang kita tekankan adalah peningkatan sumber daya manusianya, untuk menyambut Indonesia emas di Tahun 2045 yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita," sambungnya.
Mantan Camat Buleleng itu menggarisbawahi bahwasannya institusi keluarga menjadi hal yang sangat penting dan harus diintervensi oleh semua lintas sektor untuk menguatkan kualitas keluarga yang semua ini akan dibalut didalam program BKKBN yang akan berkomitmen bersama pemerintah daerah.
"Nantinya program-program yang dimiliki oleh instansi terkait bisa masuk didalam program Kampung KB yang ada didesa yang sudah ditetapkan," harapnya.(mdy)
