Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program berbasis potensi sumber daya lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, I Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP, dalam pernyataannya menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai swasembada pangan.
Salah satu program yang tengah dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yaitu pengembangan kelembagaan pangan lokal di tingkat kabupaten. “Kami fokus pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, untuk stabilisasi cadangan pangan daerah,” tegas Putra Aryana saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (31/10).
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang bertujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran pangan pokok sesuai kebutuhan daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta memperpendek rantai distribusi dari produsen ke konsumen.
Kadis Putra Aryana menjelaskan bahwa program ini juga melibatkan pembinaan terhadap Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM). “Kedua lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa pangan, khususnya beras, dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Sebagai bagian dari program ini, pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis dilakukan oleh enumerator di berbagai pasar. Pangan yang dipantau mencakup beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, daging sapi, telur ayam dan lain-lain. Ini penting untuk mengidentifikasi fluktuasi harga dan melakukan intervensi yang diperlukan.
Untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog dan BUMD, termasuk Perumda Swatantra dan Perumda Pasar Argha Nayottama. Selain itu, Pasar Murah Mandiri (PMM) diadakan setiap hari Minggu bertepatan dengan acara Car Free Day (CFD) di Taman Kota Singaraja, Jalan Ngurah Rai.
Buleleng juga berkomitmen untuk mengelola cadangan pangan sebagai langkah proaktif dalam menghadapi situasi darurat. Hingga saat ini, jumlah beras dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mencapai 21.363 kg, yang akan digunakan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, kenaikan harga, atau kemiskinan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 49.534 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 kg beras telah dilaksanakan sejak 2023 dan kepada 51.075 KPM pada tahun 2024.
Namun, Kadis Adnyana Putra mengakui bahwasannya tantangan masih ada. Salah satu kendala utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan adalah banyaknya middleman dalam rantai distribusi. Hal ini sering kali mengakibatkan disparitas harga yang cukup tinggi antara produsen dan konsumen. Harapannya ada pertemuan antara penjual dengan konsumen langsung melalui pelaksanaan GPM dan PMM atau melalui Temu Mitra Usaha antara Produsen dengan BUMN dan BUMD yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng bertekad untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus memberikan akses yang lebih baik terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau.
