Jelang tahun politik, pengamanan ketertiban masyarakat menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada seluruh desa dan kelurahan pun dimaksimalkan baik jumlah anggotanya maupun kompetensinya.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab membina Satlinmas, saat ini intens mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Satlinmas di seluruh Kabupaten Buleleng.
"Kami membina semua Satlinmas yang ada di Kabupaten Buleleng, mulai menyasar dari timur ke barat, saat ini sudah 3 kecamatan yang kami berikan diklat, bekerjasama dengan kepolisian dan TNI," ungkap Kepala Satpol PP Buleleng I Gede Arya Suardana, Jumat, (14/4).
Suardana membekali jajaran Satlinmas dengan pengetahuan dasar terkait regulasi yang perlu dipedomani oleh mereka saat bertugas. Selain itu, struktural komandan regu (danru) dan keanggotaan juga dimasukkan ke dalam materi diklat. Materi lainnya, TNI memberikan pelatian fisik sedangan dari kepolisian memberikan materi terkait hubungan dan pembinaan masyarakat.
Bukan hanya jumlah anggota Satlinmas yang perlu diperhatikan menurut Suardana, namun kompetensi dari setiap anggota juga perlu agar dapat memberikan kinerja pengamanan yang maksimal.
Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, terdapat dua ribu lebih tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Buleleng. Sedangkan jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Buleleng berjumlah 5 ribu lebih.
"Hitungannya, setiap TPS itu harus diisi oleh dua anggota Satlinmas. Itu di TPS, belum lagi di kantornya, berarti kan harus lebih," jelasnya.
Menurut Suardana, jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Buleleng sejatinya sudah cukup. Namun, dirinya mengakui penyebarannya tidak merata pada setiap desa dan kelurahan. Tercatat masih ada sejumlah desa yang kekurangan anggota Satlinmas. Untuk itu, Suardana mengarahkan agar pihak desa dan kecamatan untuk mengadakan rekrutmen terbuka.
"Kami sudah jajagi dan memberikan solusi agar tidak menutup kemungkinan untuk merekrut anggota lagi, karena jumlah anggota minimal harus dua kali lebih banyak dari jumlah TPS," pungkas mantan Camat Banjar itu. (can)
