Dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra secara resmi melaunching 14 desa digital dan kawasan wisata Binaria-Lovina pada kegiatan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu, (16/7).
Empat belas desa digital ini menjadi project awal dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat. Kedepannya semua potensi pendapatan dan pengeluaran desa akan dilakukan secara digital. Adapun desa digital yang dilaunching meliputi Bumdes Swandesi Sawan, Nugraha Tata Samaya Pejarakan, Rahayu Mesari Umeanyar, Giri Amerta Gesing, Giri Mekar Lemukih, Sila Sakti Sejahtera Kayuputih, Bhuana Utama Desa Panji, Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Giri Segara Desa Les, Padang Kerta Desa Kekeran, Kencana Sari Amerta Sejahtera Pengelatan, Sari Bhuana Graha Desa Tukad Mungga, Mandala Lestari Banjarasem, dan Sari Nadi Desa Pemuteran. Untuk kawasan wisata dipilih Kawasan Wisata Binaria - Lovina.
Bupati Sutjidra menyampaikan, desa digital melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sangat strategis dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk transparansi dan mencegah terjadinya korupsi serta kepastian masyarakat untuk membayar pajak yang masuk ke pendapatan daerah. “Semakin luas keamanan digital di Kabupaten Buleleng, maka masyarakat semakin percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan memang betul-betul masuk ke kas/pendapatan daerah untuk pembangunan daerah,” ucap Sutjidra.
Lebih lanjut, pihaknya meminta supaya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat memahami salah satu bentuk digitalisasi yaitu aplikasi qris yang sering digunakan untuk pembayaran. Kedepannya, bagaimana pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Buleleng dapat meningkat dengan pemanfaatan digitalisasi. “Jika seluruh masyarakat melakukan transaksi menggunakan Qris, kami yakin bisa mengurangi kebocoran penerimaan di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.
Sementara itu, Advisor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali, Indra Gunawan Sutarto mengatakan, Pemerintah terus melakukan digitalisasi dan terus mendukung upaya pemerintah melalui kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. “Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sangat penting, agar program di masing-masing daerah dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih kategori digital bedasarkan hasil indeks IPTD dengan skor sangat baik yaitu 90,07 persen. Bahkan di championship tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih juara satu dengan skor sempurna yakni 100 persen. Ini merupakan pencapaian luar biasa dan komitmen dari Pemkab Buleleng dalam pemanfaatan kanal-kanal transaksi melalui digitalisasi, termasuk penerimaan pajak dan restribusi yang menunjukkan kinerja yang solid, konsisten dan terintegrasi. (Wir)
