Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A., menerima kunjungan Tim Peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Rapat Loby Bupati Buleleng pada Senin (22/7). Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Lembaga Penelitian IPDN yang berfokus pada penelitian komparasi tingkat efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala Lembaga Penelitian IPDN, Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, M.M., mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan tim ke Kabupaten Buleleng adalah untuk melakukan penelitian komparasi kinerja Penjabat Kepala Daerah dengan menggunakan beberapa kriteria penilaian. Kriteria tersebut mencakup kondusifitas birokrasi, kepatuhan penjabat daerah dalam menjalankan perintah pusat, stabilitas wilayah, dan inovasi pelayanan publik.
Tim dari IPDN akan melakukan pengecekan data kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Setiap pimpinan SKPD akan diwawancarai langsung untuk mengonfirmasi permintaan data yang dibutuhkan serta tentang kepemimpinan penjabat kepala daerah. Wawancara tidak hanya dilakukan kepada SKPD, tetapi juga kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perwakilan media, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan akademisi di Kabupaten Buleleng.
"Kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dan dilakukan secara obyektif," tambah Ihwan Sudrajat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja penjabat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ihwan menegaskan bahwa hasil dari kegiatan ini akan segera dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diteruskan ke Presiden.
Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi dari total 27 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dikomparasi. Kunjungan ini menandai dimulainya rangkaian penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu, selama dua tahun masa jabatannya, Pj. Bupati Ketut Lihadnyana telah berhasil mewujudkan berbagai pencapaian dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan meliputi pemberantasan kemiskinan ekstrem, penataan pasar, verifikasi dan validasi data, serta pembuatan basis data yang akurat terkait jaminan sosial sehingga nantinya dengan data yang lebih akurat akan berhasil mengurangi pemborosan Anggaran
Pj. Lihadnyana mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berbagai inovasi telah diterapkan untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi penting adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik yang terletak di area Pasar Banyuasri Buleleng.
Keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan ini tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Buleleng yang lebih maju dan sejahtera. "Prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.
