Buleleng kembali menorehkan prestasi gemilang di tengah pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini. Prestasi dimaksud dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah se-Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng meraih penghargaan pengelolaan keuangan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Untuk diketahui prestasi yang dicapai tahun ini yang ke-6 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015. Hal ini terungkap dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual dengan Kementerian Keuangan yang dihadiri Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra,Sp.OG didampingi Asisten Administrasi Umum Ir. Nyoman Genep,M.T, Kepala Inspektorat Putu Yasa,S.H,M.M, dan Kepala BPKPD Drs. Gede Sugiartha Widiada,M.Si, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Selasa,(22/9) kemarin.
Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra,Sp.OG menerangkan penghargaan diberikan oleh Kementerian Keuangan RI atas kinerja dan komitmen Pemkab Buleleng dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Buleleng meraihnya 6 kali secara berturut-turut.”Hal ini merupakan hasil kerja keras dan upaya seluruh jajaran Pemkab Buleleng dan seluruh OPD dalam hal pengelolaan keuangan daerah,”ujarnya.
Lebih jauh Wabup Sutjidra mengatakan capaian prestasi ini tentunya berimbas kepada kucuran anggaran dari pusat yaitu mendapat peningkatan tambahan anggaran berupa Dana Insentif Daerah (DID).” Seperti di tahun-tahun sebelumnya capaian ini akan dibarengi dengan peningkatan Dana Insentif Daerah. Pemkab Buleleng sudah masuk dalam kategori penerima WTP minimal 5 kali berturut-turut, semoga kedepan terus meningkat," harapnya.
Sementara itu Inspektur Kabupaten Buleleng Putu Yasa mengatakan WTP ini hendaknya bisa terus dipertahankan. Di kabupaten/kota di Bali, Buleleng merupakan satu-satunya yang mendapat penghargaan ini sebanyak 6 kali berturut. Dalam penanganan COvid-19 saat ini, pengelolaan keuangan diharapkan agar lebih baik lagi.”Diharapkan kepada seluruh jajaran dalam pengelolaan anggaran menangani Covid-19 tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan, prinsip transparansi dan akuntable,”ujarnya.
Selain itu Putu Yasa menjelaskan dalam pengawasan pengelolaan keuangan dimasa pandemi Covid-19 telah bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Singaraja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Bali .” Pengawalan pengelolaan keuangan untuk penanggulangan Covid-19 dari awal sampai akhir terus dilakukan, jika terjadi kelemahan dapat segera diperbaiki,”tambahnya.
Untuk diketahui pemberian penghargaan disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, Kemenkeu RI memberikan dua kategori penghargaan kepada daerah yaitu Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.(wdi).
