Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menegaskan agar keterbatasan personel jangan lagi dijadikan alasan atas kurangnya kinerja penegakan peraturan daerah (Perda).
Hal itu diungkapkannya saat memaparkan materi dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Satpol PP Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Bali, yang terselenggara secara daring dan luring dari Tourism Information Center Kabupaten Buleleng, Selasa (11/11).
“Alasan klasik itu. Kita kan punya jejaring aparatur sampai tingkat desa dan kelurahan, sampai kepala lingkungan dan kepala dusun. Kita kan bisa koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.
Dewa Dharmadi melanjutkan, keberadaan jejaring yang kuat tentunya dihasilkan oleh komunikasi yang dijalin erat, baik lintas sektoral maupun langsung dengan masyarakat. Maka dari itu, Satpol PP tidak hanya dituntut ahli menindak, namun juga mahir berkomunikasi.
“Contoh, personel Satpol PP Pariwisata otomatis harus fasih berbahasa Inggris. Sebaliknya, bagi personel yang memiliki kewenangan di keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum), harus berkomunikasi secara tegas dan berwibawa,” jelasnya.
Satpol PP, menurut Dewa Dharmadi, memiliki lingkup kerja yang luas. Tidak hanya pada penegakan perda yang terkait dengan Trantibum, namun juga seluruh produk hukum daerah, terutama yang memuat ketentuan sanksi bagi pelanggarnya.
“Misalnya, aturan terkait pendirian menara telekomunikasi merupakan kewenangan Dinas Kominfo. Namun jika ada pelanggaran, tentu kita, Satpol PP, yang melakukan penindakan,” ujarnya mencontohkan.
Akhir kata, Dewa Dharmadi tetap mengingatkan Satpol PP agar mengedepankan citra yang humanis dan persuasif. Jangan sampai bertindak sewenang-wenang, apalagi sampai melakukan pungli.
“Jangan permalukan seragam kebesaran Satpol PP yang kalian kenakan. Ingat slogan Praja Wibawa. Jangan petantang-petenteng; niatnya terlihat serem malah jadi resem,” kelakar Dewa Dharmadi menutup materinya. (can)
