Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Targetkan One Gate Data di Kabupaten Buleleng pada tahun ini. Hal itu dimaksudnya agar ke depan tidak ada lagi permasalahan data dalam kesenjangan sosial yang dimana menjadi permasalahan selama ini.
"Satu data dimaksud adalah data ini harus terus diupdate dan divalidasi. Jangan sampai orang meninggal dan pindah domisili masih tetap menjadi beban tanggung jawab daerah," tegas Pj Lihadnyana saat ditemui usai memberikan bantuan sosial uang (BSU) secara simbolis serta penandatangan perjanjian kerjasama Universal Health Coverage (UHC) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa (18/10).
Lihadnyana menjelaskan dalam mewujudkan One Gate Data itu peran aparat desa diharapkan aktif dalam program ini. Karena Pemerintah Desa paling dekat dengan masyarakat. Disamping itu Perbekel juga paling tahu tentang mobilitas dan pekerjaan masyarakat itu sendiri.
"Makanya Perbekel diajak kerjasama untuk mendata warganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai orang kaya dan punya mobil dimasukkan dalam data itu," pintanya.
Disinggung terkait program Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan Singaraja, pihaknya menjelaskan melalui penandatanganan kerjasama (PKS) ini, 1 Nopember nanti Buleleng sudah UHC. Sehingga masyarakat yang tercecer bisa mendapatkan penanganan.
"Melalui PKS ini layanan kesehatan kepada masyarakat untuk perlindungan sosial akan lebih cepat," tegasnya.
Sementara ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra menjelaskan UHC ini adalah program mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS atau fakir miskin dan keluarga kurang mampu yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
"Jadi tidak semua yang dinon aktifkan dalam program kesehatan itu kita aktifkan lagi. Kalau mereka layak dengan fakta intergritas perbekel itu yang kita layani dan 1 hari sudah langsung jadi," tegasnya.
Mantan Camat Gerokgak itu menambahkan, bulan Desember ini dijatah untuk mengaktifkan 1.000 peserta sesuai verifikasi dan validasi desa serta fakta integritas bisa diwujudkan.
"Itu persiapan kita membantu warga yang tercecer, bukan serta merta masyarakat mau daftar ke PBI tidak bisa. Ini edukasi kita yang memerlukan adalah warga yang tercecer. Itu yang kita amankan," tutup Kariaman. (Suy)
