Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Memasuki akhir tahun 2026, evaluasi terhadap proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah menjadi perhatian penting sebagai bahan perbaikan perencanaan pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, saat membuka kegiatan evaluasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sekaligus perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat (13/11).
Dalam arahannya, Ariadhi Pribadi menekankan agar usulan rancangan Perda yang diajukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2027 benar-benar telah dipersiapkan secara matang. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan naskah akademik, materi muatan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, OPD sebagai pemrakarsa harus memastikan bahwa regulasi yang diusulkan memang memiliki urgensi dan kebutuhan yang jelas. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan terhadap aturan di atasnya, termasuk memastikan tidak ada perubahan regulasi yang berpotensi menghambat proses pembahasan.
“Harapan kami, usulan Perda untuk tahun 2027 benar-benar sudah siap dibahas. Jangan sampai sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, tetapi dalam prosesnya justru terkendala karena ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang akan berubah. Hal seperti ini harus dipastikan sejak awal agar perencanaan lebih matang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses penyusunan sejumlah produk hukum daerah sepanjang tahun 2026 yang membutuhkan waktu cukup panjang. Bahkan, terdapat beberapa regulasi prioritas yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah, namun proses penyelesaiannya belum berjalan sesuai harapan.
Untuk itu, ia meminta seluruh OPD pemrakarsa meningkatkan koordinasi dan mempercepat tindak lanjut setiap hasil evaluasi maupun perbaikan materi rancangan peraturan. Apabila terdapat koreksi dari Bagian Hukum, OPD diminta segera melakukan penyesuaian agar proses penyusunan tidak terhambat.
“Jangan sampai ketika ada hasil evaluasi atau perbaikan materi, kemudian dibiarkan terlalu lama. Kami berharap OPD pemrakarsa segera menindaklanjuti setiap masukan sehingga proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariadhi menjelaskan bahwa proses pembentukan produk hukum daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan naskah atau tata cara penulisan. Bagian Hukum bersama Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah juga memiliki peran dalam mengkaji substansi dan materi yang diajukan, sehingga regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
Ia juga meminta pimpinan OPD selaku pemrakarsa untuk memahami secara menyeluruh materi rancangan peraturan yang diajukan. Hal ini penting karena setiap rancangan regulasi akan melalui tahapan pemaparan kepada pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan OPD dalam tahapan pemaparan tersebut sangat diperlukan agar kebijakan yang akan ditetapkan benar-benar dipahami, terutama apabila berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain tahapan pembahasan dan fasilitasi, penyusunan produk hukum daerah juga harus melalui konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat provinsi. Konsultasi ini disesuaikan dengan bidang materi regulasi yang disusun dan harus dilengkapi dengan berita acara sebagai bagian dari persyaratan proses selanjutnya.
Setelah konsultasi teknis, rancangan peraturan kemudian dilanjutkan ke tahapan harmonisasi bersama Kementerian Hukum untuk memastikan kesesuaian substansi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui evaluasi ini, Ariadhi berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Dengan perencanaan yang lebih baik, koordinasi yang intensif, serta kesiapan materi sejak awal, penyusunan Perda dan Perbup Kabupaten Buleleng Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan daerah. (Mdy).
