Meskipun Pemerintah Pusat sampai saat ini belum menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan vaksinasi massal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah menyiapkan dana sebesar Rp 5 Miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd, Senin, (4/1), di ruang kerjanya.
Sekda Suyasa menerangkan, sebelumnya Pemkab Buleleng telah menanggarkan anggaran tanggap darurat bencana sebesar Rp 3 Miliar. Namun setelah melalui evaluasi APBD Buleleng oleh Gubernur Bali, diminta pemerintah daerah harus menyiapkan dana operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021. Terkait itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menambahkan alokasi dana BTT sebesar Rp 2 Miliar, sehingga total dana yang dipasang menjadi Rp 5 Miliar.
“Kita tidak menghitung berapa harus pasang, kita estimasi saja. Sehingga di BTT ditambahkan angka Rp2 miliar, untuk mengantisipasi kalau nanti sekiranya dibutuhkan anggaran operasional untuk melaksanakan vaksinasi,” terangnya.
Sekda Suyasa menegaskan, terkait dengan belum diterbitkannya Juknis pelaksanaan vaksinasi massal oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Buleleng belum dapat memastikan berapa besaran biaya yang dibutuhkan per orangnya. Khusus di Buleleng, sesuai dengan hasil koordinasi yang dilaukan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali, disebutkan jumlah orang yang harus divaksin nantinya sebanyak 70 persen dari jumlah total penduduk di Buleleng. Sehingga dapat diperkirakan Buleleng akan mendapatkan jatah sekitar 450 ribu vaksin.
Terkait kondisi kedepan, Sekda Suyasa menjelaskan bilamana nanti Buleleng mengalami bencana lain, dana Rp 5 Miliar itu juga dapat digunakan. “Kalau tidak ada bencana lain, berarti Rp5 miliar penuh untuk vaksin, kalau ada bencana ya dipakai itu juga. Tapi kalau kurang pasti ada Permendagri untuk refocusing. Siapa bisa hitung sekarang tidak ada, karena berapa biaya operasional per satu orang untuk di vaksin, belum ada. Makanya kita masih estimasi,” tegasnya. (Agst).
