Dalam mengupayakan penanggulangan cepat Covid-19 di Kabupaten Buleleng banyak mendapat tantangan. Salah satunya adalah direfocusingnya anggaran. Jumlah anggaran yang direfocusing dari Pusat mencapai Rp.366 M, belum termasuk anggaran dari Propinsi dan Badung. Refocusing anggaran tidak hanya menyangkut penyesuaian kegiatan juga pemotongan anggaran yang sangat berpengaruh pada tertundanya kegiatan pembangunan infrastruktur di Buleleng. Demikian antara lain yang disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam siaran dialog interaktif di Radio Guntur FM, Rabu pagi, 22/4.
Bupati yang didampingi Sekretaris Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Gede Suyasa menjelaskan anggaran recofusing selain langsung distop dari Pusat, Pemrov dan Badung, juga sisa anggarannnya dipakai untuk memperkuat anggaran di bidang kesehatan penanggulangan Covid-19, diantaranya untuk membeli, ventilator untuk RS Giri Mas, APD dan rapid test antigen. Rapid test antigen harganya cukup mahal, serta sulit didapatkan. Rencananya rapid test antigen yang baru bisa diperoleh sebanyak 250 buah dari ribuan yang dipesan, akan digunakan untuk memeriksa para PMI Buleleng yang datang duluan kepulangannya atau yang sudah 30 hari.
Test ulang itu untuk betul-betul memastikan PMI dimaksud tidak terinfeksi virus Corona. Rapid test antigen hasilnya lebih akurat dibandingkan rapid test biasa.
Sebelumnya Bupati memaparkan PMI Buleleng yang akan pulang mencapai 5 ribu lebih. Hal ini tidak mungkin semuanya dikarantina di hotel, karena itu ditegaskan, semua PMI setelah dikarantina 2 hari di hotel akan dikembalikan ke desa masing-masing. "Kenapa dua hari, supaya adik-adik kita bisa berisitirahat nyaman dulu karena perjalanan jauh," ungkapnya.
Namun masalah PMI di hotel, dari laporan yg diterima, ada beberapa orang yang tidak disiplin mengikuti prosedur Covid-19. "Memang tidak semua PMI begitu, hanya beberapa orang saja, dan itu membuat kami khawatir akan menulari sesama PMI jika ada salah satu diantaranya tertular. Masalah lain, ada juga PMI yang tak mau dikarantina di desanya karena, maaf ini hanya satu dua orang, bermasalah dengan perbekel," tambahnya.
Mengenai isu gajih tenaga kontrak yang akan dikurangi, Bupati mengaku sedih dan terus berupaya mencarikan solusi. Sebab Bupati tahu, dari penghasilan gaji kontrak itu akan menimbulkan multi efek bagi perputaran ekonomi di bawah. "Bayangkan ada 5 sampai 6 ribu tenaga kontrak, ada guru SD gajinya kecil lalu dipotong, duh sedih saya. Selain itu saya juga dengar si penerima gaji kontrak ada yang bebannya bertambah karena saudaranya pulang akibat PHK," ungkapnya bernada getir. Karena itu Bupati secara informal sudah minta dukungan DPRD Buleleng untuk menyetujui langkahnya mengamankan posisi gaji kontrak."Semua sepakat gaji kontrak tidak dipotong," ucapnya. (st-wid-candra-agst)
