Pemerintah Republik Indonesia (RI) mempercepat agenda transformasi digital nasional dengan menetapkan Provinsi Bali sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), seiring percepatan integrasi sekitar 27 ribu aplikasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam satu platform Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan terimplementasi secara nasional pada Oktober 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan perluasan ke Bali menjadi langkah strategis setelah uji coba awal di Banyuwangi. Pemerintah ingin memastikan sistem bansos digital benar-benar terintegrasi, akurat, dan siap diterapkan secara nasional.
“Digitalisasi bansos ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Luhut dalam agenda percepatan transformasi digital di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Menurutnya, selama ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai instansi pemerintah sehingga layanan publik menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun pemborosan anggaran. Seluruh aplikasi tersebut akan dilebur dalam satu sistem GovTech terintegrasi berbasis AI guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan efisien.
Luhut menjelaskan, dari evaluasi di Banyuwangi, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola sebagai bahan penyempurnaan sebelum implementasi diperluas. Pada April mendatang, pemerintah menargetkan peluncuran di sekitar 200 kabupaten/kota secara paralel. Saat peluncuran nasional pada Oktober 2026, ditargetkan 200 hingga 250 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi.
Khusus di Bali, perluasan piloting mencakup delapan kabupaten dan satu kota, dengan penekanan pada kesiapan infrastruktur, penyelarasan tahapan operasional, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar implementasi berjalan sesuai linimasa.
Selain integrasi aplikasi, digitalisasi bansos menjadi prioritas karena dinilai mampu meminimalkan kebocoran, memperkuat akurasi data penerima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu. “Digitalisasi bansos ini penting supaya tepat sasaran dan tidak ada lagi kebocoran,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan Bali mendukung penuh kebijakan tersebut.
Pemerintah Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital, termasuk dalam penyaluran bansos berbasis data terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Kita siap mendukung penuh agar digitalisasi ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Koster.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, para Bupati dan Wali Kota se-Bali, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, serta pemangku kepentingan lainnya.
