Pj Lihadnyana Akan Integrasikan Program TP2DD dengan Penanganan Inflasi

Admin bulelengkab | 11 Januari 2023 | 163 kali

Salah satu program percepatan dan perluasan digitalisasi dengan transaksi digital, menghantarkan Buleleng meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali 2022. Sejalan dengan itu, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana ingin mengintegerasikan program TP2DD dengan penanganan inflasi. Oleh karena itu kedepannya akan diadakan Higt Level Meeting Inflasi sekaligus laounchingnya, dimana TP2DD didalamnya mencakup mode elektronifikasi transaksi keuangan. 


“TPPDD ini menawarkan kepada masyarakat bahwa berkenaan dengan transaksi keuangan digital itu di kelola secara transfaran, akuntable dan terbuka. Jadi tidak lagi manual yang kita harapkan, karena kalau dengan system manual kemungkinan tingkat kebocoran itu akan tinggi,” tegas Lihadnyana saat ditemui usai memimpin rapat teknis TP2DD Tahun 2023 di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (11/1).


Pj Lihadnyana menjelaskan transaksi dengan system digital ini adalah salah satu wujud percepatan dan perluasan digitalisasi khususnya didalam transaksi elektronik. Dimana untuk di Buleleng sendiri system ini agar terus dikembangkan meskipun tahun lalu mendapat predikat baik dari pusat. “Kami akan berupaya dan terus mendorong stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan perbankan agar mampu berinovasi menciptakan kanal digitalisasi,” tegasnya.


Pemanfaatan kanal digital itu dimaksudkan Pj Lihadnyana adalah sebagai bentuk inovasi dimana nantinya mampu menggandeng masyarakat dan pedagang agar mau beralih ke transaksi digital melalui pendekatan yang persuasif sehingga mampu nantinya meningkatkan pendapatan daerah.


Selain itu, Penjabat asal Desa Kekeran ini meminta kepada OPD terkait untuk lebih memaksimalkan kembali potensi PAD dari sektor parkir di seputaran Jalan Diponegoro untuk memperindah wajah kota tanpa mengesampingkan suasana dan tradisi pedagang disana, selain itu juga akan mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari pungutan pajak DTW. (Mdy)