Sebanyak 6.808 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Buleleng yang sama sekali belum mendapat bantuan sosial namun sudah terdaftar dalam DTKS akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BLT BBM ini dicanangkan akan dicairkan pada bulan Oktober 2022 selama 3 bulan kedepan masing-masing Rp. 150.000 ribu setiap bulannya, yaitu terhitung mulai dari bulan Oktober-Desember 2022.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra saat dikonfirmasi, Jumat (23/9) mengatakan bantuan BLT BBM APBD ini masih dalam proses pemuktahiran data dari desa atas usulan dari beberapa Dinas terkait, Seperti Dinas Perhubungan, DKPP, DisdagperinkopUKM, termasuk Dinas Sosial Sendiri yang mendapat tugas untuk mendata para nelayan, ojek pangkalan pelaku UMKM termasuk juga warga lainnya yang benar-benar belum mendapat bantuan apapun baik dari Kementerian Sosial maupun desa akibat kenaikan BBM.
"Kami masih menunggu data pemutakhiran dari desa karena hari ini harus sudah selesai. Selanjutnya akan kami buatkan SK sebelum ditetapkan pada anggaran perubahan sehingga bulan Oktober bisa disalurkan," ujarnya.
Sesuai DTKS dan hasil koordinasi dari beberapa dinas terkait, dari 148 desa yang ada di Kabupaten Buleleng, setiap desa akan mendapat jatah masing-masing 46 KPM untuk diberi bantuan. Jadi pihak desa diminta untuk benar-benar mendata warganya yang belum sama sekali tersentuh bantuan sehingga tidak ada kecemburuan.
"Kalau bisa saat pemutakhiran data diadakan musyawarah desa. Sehingga warga tahu dan lebih transparan serta ke depannya tidak ada lagi kecemburuan bila belum dapat bantuan," tegas mantan Camat Gerokgak itu.
Kadis Kariaman menambahkan, dalam penyaluran ini pihaknya sudah bekerjasama dengan Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan Seririt. Karena dalam proses penyaluran ini harus melalui buku tabungan dan diwajibkan para penerima bantuan untuk membuka rekening sendiri.
Menyikapi hal itu Dinas Sosial dan BPD Bali akan membuat inovasi untuk jemput bola dimasing-masing desa dalam memfasilitasi penerima bantuan agar lebih mudah, cepat, efisien dan hemat ongkos dalam membuat rekening.
Pihaknya berharap, dengan adanya program ini bisa meringankan beban akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM. Selain itu bantuan ini sebagai obat kecemburuan juga bagi yang belum mendapat bantuan. Itu dikarenakan bantuan ini menyasar yang betul-betul belum mendapat program baik dari Kementerian Sosial maupun desa.
"Yang kita sasar kan yang belum dapat program sama sekali. Kita akan tetap mendorong ke depannya agar semua dapat program sehingga ada pemerataan," tutup Kariaman. (Suy).
