Guna menunjang akses keuangan daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buleleng mencanangkan 3 program pendukung.
Ditemui usai rapat koordinasi terkait rencana program TPAKD Kabupaten Buleleng Tahun 2022, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini, S.Sos.,M.AP yang juga selaku Sekretaris TPAKD mengatakan, TPAKD Buleleng telah mencanangkan program-program kerja pada tahun 2022, diantaranya program literasi keuangan dengan lokus Pasar Banyuasri, program digitalisasi informasi dan program gerakan Buleleng menabung.
Pihaknya menjelaskan, salah satu program tersebut akan diproyeksikan di Pasar Banyuasri. Pasar Banyuasri sendiri dipilih sebagai pilot projek literasi keuangan dikarenakan pasar ini baru selesai di revilitasi dan termasuk pasar tradisional.
"Kami akan dorong pasar ini agar berbasis digital. Pelaku-pelaku disana akan diupayakan untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti e-parkir, e-retribusi dan belanja menggunakan Qris yang sudah bekerjasama dengan pihak perbankan," ungkapnya.
Untuk program yang kedua, TPAKD sendiri berinovasi melalui aplikasi Sistem Informasi Akses Keuangan Kabupaten Buleleng (SIAKANGBULE) untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana mengakses secara cepat tanpa harus ke bank terkait produk-produk dari perbankan itu sendiri.
Ditambahkan, program yang terakhir yaitu program gerakan Buleleng menabung. Program Buleleng menabung ini sudah diterapkan dari tahun 2019 yang menyasar siswa Sekolah Dasar (SD) sampai SMP khususnya sekolah negeri untuk digali potensinya dan didorong kembali terkait digitalisasinya.
Di samping itu, dalam upaya mewujudkan Buleleng bebas dari sampah plastik dan pengelolaan sampah berbasis sumber, beberapa OPD telah membentuk bank sampah di dalam program Buleleng menabung yang dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
"Sebanyak 20 dari 40 OPD sudah menerapkannya. Sisanya akan akan kami dorong agar seluruh OPD mau melakukan dan membangun bank sampah," ujarnya.
Made Rousmini berharap melalui program yang sudah direncanakan dan juga masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali-Nusra, kedepan kegiatan ini agar lebih diperluas lagi program-programnya terutama dalam pemahaman terkait literasi melalui akses keuangan yang ada, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu dan memperoleh informasi yang benar. (suy)
