Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya percepatan layanan akses keuangan. Pentingnya kerja kolaboratif dalam meningkatkan akses permodalan dan pengembangan usaha, khususnya di sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi sorotan utama. Langkah ini dinilai krusial untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan mencapai target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah mengatur skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan layanan yang lebih mudah dan cepat. KUR diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi para pelaku usaha yang membutuhkan akses permodalan. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, saat melaunching Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertempat di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng pada Rabu (12/6).
Menurut Lihadnyana, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Keberadaan TPAKD sangat penting untuk menyerap program-program berbagai inovasi, salah satunya adalah inovasi percepatan pembiayaan atau kredit bagi sektor prioritas, khususnya sektor pertanian, serta melakukan inovasi satu rekening satu pelajar.
Selain itu, Program TPAKD juga membantu akselerasi UMKM di daerah melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar menjadi lebih berdaya saing.
Melalui peluncuran Program TPAKD Kabupaten Buleleng Tahun 2024, diharapkan banyak manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung stabilitas sistem keuangan. "Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong tersedianya akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah," tambah Lihadnyana.
Langkah strategis ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan masyarakat Buleleng yang lebih sejahtera dan mandiri.
Sementara itu Deputi Direktur OJK Bali Novi Susilowati mengatakan bahwa dalam launching TPAKD Kabupaten Buleleng Tahun 2024 meluncurkan 3 program, diantaranya kredit/pembiayaan sektor prioritas pertanian, kejarku pandai dan UMKM Bali Nadi Jayanti.
Sebanyak 865 Miliar akan diporsikan untuk Kabupaten Buleleng dalam memberikan bantuan KUR kepada masyarakat. Diantaranya dengan porsi 307 Miliar akan diporsikan pada sektor pertanian. "Kami akan dorong TPAKD Buleleng untuk maksimalkan potensi pertanian dari hulu ke hilir, salah satunya melalui akses modal untuk skala prioritas pertanian," ujarnya.
Ditambahkan, bahwa kegiatan ini sejalan dengan program semesta berencana Provinsi Bali, yakni dengan menekankan prioritas utama pada sektor pertanian karena Buleleng memiliki komoditas unggulan, selain juga perkebunan, ternak, hasil laut dan UMKM.
"Harapan kami dapat menciptakan masyarakat yang terliterasi dalam mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng," pungkasnya.
