Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan peluncuran platform KILAT Denbukit. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, memperkuat transparansi penggunaan anggaran, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam ekosistem transaksi nontunai.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia serta peluncuran KILAT Denbukit yang berlangsung pada Rabu (14/10/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P., dalam laporannya menyampaikan bahwa pemanfaatan KKI masih perlu dioptimalkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Penguatan integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan perbankan dan merchant menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan transaksi nontunai yang lebih efektif.
Menurutnya, pemanfaatan KKI dan dukungan platform digital diharapkan dapat menyederhanakan proses transaksi belanja pemerintah, mulai dari pengajuan hingga pembayaran dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah dapat berjalan lebih terintegrasi, efisien, dan mudah dievaluasi.
“Optimalisasi Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan perbankan, serta kesiapan merchant agar transaksi nontunai dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., dalam tanggapannya menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemanfaatan KKI memungkinkan pembayaran dilakukan secara nontunai tanpa harus membawa uang tunai, sehingga proses transaksi dapat menjadi lebih praktis sekaligus mendukung penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Bupati Sutjidra juga menyoroti pentingnya integrasi antara pemerintah, perbankan, penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM agar implementasi transaksi nontunai dapat berjalan optimal. Menurutnya, kemudahan transaksi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan platform, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan sistem pembayaran di kalangan merchant.
Keterlibatan UMKM lokal dalam ekosistem pembayaran digital menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Dengan semakin luasnya penerimaan transaksi nontunai, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk melayani kebutuhan pengadaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.
“Harapan kami, melalui pertemuan ini, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit dapat berjalan semakin baik. Perencanaan, pelaksanaan, integrasi, pemantauan, hingga pengawasan keuangan harus terhubung sehingga pengelolaan belanja daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Melalui optimalisasi KKI dan pemanfaatan KILAT Denbukit, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buleleng. (Sa)
