Kunjungan kerja yang dikonsep dalam bentuk “Simakrama” ini membahas tentang status tanah yang belum tersertipikat di wilayah Desa Adat Padangbulia. Menurut data dari Desa Adat, ada sebanyak 900 bidang tanah yang belum memiliki sertipikat.

Surya Tjandra menjelaskan, ini program harus masyarakat sendiri yang merasakan kebutuhannya dan tidak bisa dipaksakan. Intinya dari PTSL itu bukan sekedar pensertipikatan, tapi pendaftaran tanah sistematik lengkap.

“PTSL diharapkan itu bergerak secara sistematik. Kita tata dulu. Kalau bisa clear dan clean, tidak ada masalah , tidak ada sengketa, masyarakat bersedia baru sertipikat diberikan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang turut hadir pada kesempatan itu dalam sambutannya mengatakan, rasa terimakasihnya atas kunjungan Bapak Wakil Menteri untuk bisa membantu masyarakat Kab. Buleleng khususnya dalam kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah di Kab. Buleleng. Sehingga menjadikan sertipikat tanah itu sebuah alat untuk kepastian hukum dan kegiatan perekonomian bisa dilakukan dengan baik.

“Mudah-mudahan dari Kementerian bisa membantu kami di Kab. Buleleng dan besar harapan kami konflik-konflik yang horizontal maupun yang lain dari sisi pertanahan bisa terselesaikan,” harap Bupati Buleleng.

Dilain sisi, Kelian Desa Adat Padangbulia, Gusti Ketut Semara mengatakan, menurut hasil paruman, kendala dari 900 bidang tanah yang belum tersertipikati itu karena masalah mis komunikasi. Pemahaman warga masih kurang terhadap pengadaan sertipikat. 

“Mungkin setelah melalui paruman dan kunker ini masyarakat bisa lebih paham apa arti dan pentingnya dibuatkan sertipikat atas tanah ayahan desa,”ucapnya.

Turut hadir pada acara ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Kepala BPN Buleleng, Camat Sukasada, Perbekel Desa Padangbulia, Kelian dan Prajuru Desa Adat Padangbulia. (suy)