Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal serta memenuhi standar yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam mendukung pelaksanaan inspeksi dan penilaian SPPG di Kabupaten Buleleng. Melalui koordinasi tersebut, masing-masing OPD diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan serta bidang teknis masing-masing, sehingga pelaksanaan inspeksi nantinya dapat berjalan secara terarah dan optimal.
Saat ini, Kabupaten Buleleng memiliki sebanyak 41 SPPG dengan total 104.911 penerima manfaat. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan pelayanan program MBG di Kabupaten Buleleng, sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan setiap SPPG mampu memberikan pelayanan yang memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng, Rusdianto, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan inspeksi dan penilaian SPPG nantinya akan mengacu pada 14 indikator utama yang menjadi aspek penilaian kesiapan dan kelayakan operasional SPPG.
"Adapun 14 indikator yang menjadi aspek penilaian meliputi legalitas dokumen, staf SPPG, chef atau tenaga pengolah makanan, sumber air minum, sumber air untuk memasak, rantai dingin (cold chain), kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luasan bangunan SPPG, gudang kering dan gudang basah, video alur produksi, serta CCTV untuk pengawasan dapur," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemenuhan berbagai indikator tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan lintas sektor, mengingat setiap aspek penilaian memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan inspeksi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ni Luh Putu Withari, S.Tr.Keb., S.KM., M.AP., menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan inspeksi dan penilaian SPPG memerlukan keterlibatan serta kerja sama seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
"Koordinasi dan sinergi antar-OPD menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan inspeksi ini. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi sesuai kewenangannya, sehingga seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian dapat diperiksa secara optimal. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan dalam menentukan jadwal dan teknis pelaksanaan inspeksi agar seluruh pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik," ungkapnya.
Koordinasi terkait jadwal dan teknis pelaksanaan inspeksi juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Penentuan jadwal diharapkan dapat dikomunikasikan dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pihak serta melibatkan perangkat daerah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, proses pemeriksaan dan penilaian dapat terlaksana secara optimal dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi SPPG di Kabupaten Buleleng.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap terbangun komitmen bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan SPPG yang memenuhi standar, aman, dan berkualitas, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat di Kabupaten Buleleng. (Sa)