Guna mempersiapkan Buleleng mengikuti penghargaan Swastisaba Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Koordinasi dalam verifikasi data input pada 9 tatanan penilaian melalui aplikasi SIPANTAS oleh Kementerian Kesehatan RI yang dihadiri Dewa Putu Alit selaku pembina dari Forum KKS Provinsi Bali didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Buleleng di aula rapat kantor Dinkes, Kamis,(22/5).
Dalam kesempatan itu Dewa Alit mengatakan jika melihat persiapan Buleleng, untuk maju ke dalam program Kabupaten Kota Sehat (KKS) ke tingkat nasional sangat siap untuk mendapatkan Swastisaba. Swastisaba ada 3 kategori yaitu Padapa, Wiwerda dan Wistara.
“Nah itu memang persyaratnya sangat ketat. Pertama itu akses sanitasi yaitu Open Defecation Free (ODF), tidak ada individu dalam suatu komunitas yang buang air besar sembarangan. Ini berarti seluruh masyarakat telah mengakses dan menggunakan jamban sehat secara kolektif-nya. Di Buleleng dari 148 desa/kelurahan ODF sudah sampai di 89% lebih atau hampir 90% itu sudah bagus ya,”ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, KKS Tahun 2025 penilaiannya tidak hanya ODF, ada 9 tatanan lainnya diantaranya 1. Sehat Mandiri, 2. Perkim,3. Pendidikan,4. Pasar,5. Perkantoran dan Perindustrian,6. Pariwisata,7. Lalu lintas,8. Perlindungan Sosial, dan 9.Penanggulangan Bencana dengan form isian tersebut diampu oleh OPD terkait. Hal inilah diperlukan sinergi, kolaborasi dan tekad yang kuat agar nilainya bisa mencapai 80-90% yaitu Wiwerda yang merupakan penghargaan kedua dalam KKS yang utama adalah Wistara yaitu di atas90% dan datanya diambil 2 tahun kebelakang yaitu kinerja 2023 dan 2024.
“Karena KKS ini dinilai setiap dua tahun di tahun ganjil dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kalau Buleleng realitasnya, kalau tidak Wiwerda ya paling minimal Padapa karena Padapa itu nilainya 71-80%.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Buleleng Gede Suratanaya mengatakan data ODF Buleleng hampir 90% dan itu membangkitkan optimisme dalam KKS Tahun 2025, sekarang hanya mensinergikan data atas kinerja yang sudah bagus ini oleh OPD pengampu dan menuangkan dalam 9 tatanan indikator penilaian KKS.”Optimis mendapat Padapa jika mendapat Wiwerda itu bonus bagi kita dan pihaknya berharap rakor ini memberikan solusi, apalagi tim provinsi hadir, sehingga kendala yang kita hadapi dapat dibantu dan difasilitasi oleh mereka,”harapnya.
Ditekankan oleh Kabid Suratanaya, jika OPD pengampu ada kesulitan dalam input data misal kurangnya dokumen resmi yang memerlukan tanda tangan pimpinan, agar segera berkoordinasi dengan tim, apalagi datanya dari provinsi.”Tatanan ini tidak hanya 1 OPD saja, bisa lintas sektor. Untuk itu sinergi, kerjasama dan koordinasi sangat diperlukan dalam kegiatan KKS ini,”pungkasnya.(wd).
