Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memaparkan hasil kajian publik terkait pelaksanaan Pilkada Buleleng 2024. Acara yang berlangsung di Ruang Ganesha III Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja pada Rabu (19/3) ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, dan dihadiri oleh Ketua KPU Bali, perwakilan OPD Pemkab Buleleng, organisasi terkait, serta tim peneliti dari Undiksha Singaraja.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana mengapresiasi para peneliti dari Undiksha Singaraja yang telah melakukan kajian komprehensif terhadap penyelenggaraan Pilkada Buleleng 2024. Ia menegaskan bahwa hasil kajian ini menjadi pijakan penting bagi KPU dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
"Kami sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan para peneliti dari Undiksha. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan penyelenggaraan Pilkada semakin baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik akan dipertahankan, sementara kelemahan yang ditemukan akan kita evaluasi dan perbaiki bersama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Komang Dudhi menekankan bahwa meskipun tahapan Pilkada 2024 telah selesai, KPU tetap berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. "FGD ini menjadi forum strategis untuk membahas hasil kajian serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada ke depan. Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, kami berharap dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Buleleng," tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan pentingnya evaluasi dalam setiap tahapan pemilu untuk memastikan kualitas demokrasi yang terus meningkat. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas capaian KPU Bali, yang dalam tiga pemilu terakhir berhasil menghindari sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami tidak ingin berpuas diri, tetapi kami bangga. KPU Bali menjadi satu-satunya yang tiga kali berturut-turut bebas dari sengketa di MK," ujarnya.
Menurut Lidartawan, hasil kajian publik yang dilakukan oleh akademisi menunjukkan bahwa masyarakat Bali menilai Pilkada 2024 berlangsung secara demokratis, dengan skor evaluasi yang setara dengan predikat "A" dalam dunia akademik. Selain itu, survei menunjukkan bahwa 90% masyarakat Bali masih mendukung sistem pemilihan langsung, menegaskan bahwa demokrasi tetap menjadi pilihan utama warga.
Ia juga menyoroti fenomena unik di Buleleng, di mana banyak pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan karena kesadaran memilih, tetapi karena kekhawatiran suara mereka disalahgunakan.
"Ini menjadi catatan penting bagi kami. Apakah ada indikasi kecurangan atau politik uang yang memengaruhi pola pemilih. Kajian akademik seperti ini sangat membantu dalam memahami dinamika pemilu di daerah," tutupnya.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan hasil kajian dapat menjadi masukan berharga bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Buleleng. (Suy)
