Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng resmi meluncurkan layanan Administrasi Kependudukan Penduduk Non Permanen (AKU PNP) melalui pertemuan virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juartawan, Selasa (8/7).
Acara launching ini diikuti oleh seluruh perangkat desa dan kelurahan secara daring dari ruang rapat Disdukcapil Buleleng.
Dalam arahannya, Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juartawan menjelaskan bahwa peluncuran AKU PNP bertujuan untuk mempermudah pendataan dan pelayanan administrasi bagi penduduk non permanen (PNP) di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Buleleng.
“Dengan AKU PNP, desa dan kelurahan kini bisa langsung mendata keberadaan penduduk non permanen di wilayahnya masing-masing. Ini akan sangat memudahkan pelayanan, khususnya dalam hal jarak dan waktu untuk proses pendaftaran,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini baru sekitar 54% desa dan kelurahan yang aktif mengajukan data PNP selama masa uji coba tiga bulan terakhir. Masih ada sekitar 45% desa dan kelurahan yang belum aktif, dan pihaknya telah meminta bantuan kepada jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan mendorong implementasi program ini.
“Kami harap setelah launching ini, seluruh desa dan kelurahan bisa segera menerapkan AKU PNP. Ini bukan aplikasi baru, tapi merupakan sub-aplikasi dari AKU Online yang menjadi dasar dalam sistem perencanaan administrasi kependudukan,” jelasnya.
Made Juartawan juga mengimbau kepada seluruh penduduk non permanen di Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan terdekat. Menurutnya, dengan status PNP yang tercatat, masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
“Yang paling penting, layanan administrasi kependudukan ini gratis. Kami tegaskan bahwa tidak ada biaya apapun dalam pengurusan AKU PNP. Kami minta kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan untuk tidak memungut biaya dalam pelayanan ini,” tegasnya.
Juartawan menambahkan, setiap pendaftaran PNP memiliki masa aktif selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Bagi yang ingin menetap permanen, dapat mengajukan pembatalan PNP dan mengurus surat pindah sesuai prosedur.
“Kami juga menghimbau desa dan kelurahan untuk mencari potensi PNP yang mungkin tersembunyi, seperti penghuni kos, kontrakan, atau pekerja musiman, agar tidak ada yang tercecer dari data. Semua desa wajib memilah mana PNP baru, mana yang perpanjangan. Sistem ini mendukung itu,” tambahnya.
Dengan diluncurkannya AKU PNP, diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng segera menerapkan sistem ini secara aktif, sehingga masyarakat non permanen dapat menikmati haknya atas layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan gratis. (Suy)
