Wabup Sutjidra Terima Masukan Terkait Empat Ranperda

  • Admin Bulelengkab
  • 11 Juni 2019
  • Dibaca: 187 Pengunjung

Mewakili Bupati Buleleng, Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng atas empat Ranperda di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa, (11/6). Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH.

Keempat Ranperda yang dibahas yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Ranperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Kabupaten Buleleng, Ranperda Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan dan Raperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng.

Dalam kesempatan itu, juru bicara fraksi Partai PDIP, Hanura, Gerindra Ir. Gede Wisnaya Wisna menyampaikan antara lain, Dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi cabang olah raga, dibawah naungan Koni dan olah raga pelajar, SKPD dan cabor melalui  KONI melakukan inovasi kerjasama  dalam pembinaan dan penggalangan dana dengan swasta dan pihak lainnya, mengingat  kondisi keuangan APBD, belum mampu mendanai seluruh kebutuhan kegiatan yang sangat besar.

Kemudian juru bicara fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) I Nyoman Gede Wandira Adi, ST mengusulkan kedepannya bilamana melakukan pembahasan Ranperda agar mengajak berbagai pihak untuk membahasnya, baik dari kaum cendekiawan, pengusaha, birokrat serta berbagai kalangan sampai ke masyarakat yang terendah. Hal itu dimaksudkan karena Ranperda dibuat bukan semata-mata untuk mengejar target berupa pemasukan dari Masyarakat untuk menopang pembiayaan sebuah proses pembangunan, tetapi lebih kepada melakukan pembinaan disiplin kepada masyarakat didasari azas keadilan dan manfaat untuk patuh kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang tata kehidupannya. Ditambahkan juga terkait Ranperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyarankan agar Anggaran BPJS bagi masyarakat miskin perlu ditingkatkan agar masyarakat miskin yang memerlukan jaminan kesehatan dapat terwujud secara adil dan merata. Terkait Pariwisata, disampaikan bahwa Pengembangan pariwisata di kabupaten Buleleng harus bertumpu pada pengembangan budaya lokal, yang berbasis pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selain memberi masukan, Gede Wandira juga mengapresiasi perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dari BPK RI  dari tahun 2014 sampai 2018, terhadap kinerja eksekutif. Terlebih lagi kepada raihan prestasi altet Buleleng dalam Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) se-Bali, dimana Buleleng berhasil menduduki peringkat 3 besar.  

Sementara itu, Kadek Sumardika selaku juru bicara fraksi Demokrat mengusulkan beberapa hal penting dalam Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng. Pihaknya meminta agar pendapatan daerah Kabupaten Buleleng harus memperhatikan potensi yang masih harus dihadapi pada tahun 2019.  

Juru bicara Fraksi Partai Nasdem Made Jayadi Asmara, S.Sos menyetujui hal-hal yang menyangkut    materi   utama  pengelolaan  air  minum  perdesaan antara lain landasan  pengelolaan, lembaga  pelaksana  dengan  tata  laksananya   pengelolaannya telah  diatur  dalam  Ranperda  ini. Oleh karena  itu kiranya  perlu  segera  ditindaklanjuti,  dibahas dan  disepakati  bersama  sesuai  dengan  mekanisme  dan   ketentuan  yang  berlaku ,guna  memperoleh  payung  hukum  untuk  menjamin  tertib   pengelolaan  penyediaan  airminum  perdesaan  secara  berkelanjutan.

Turut hadir dalam sidang itu Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, Para Asisten Setda Kabupaten Buleleng, Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Kepala SPN Singaraja, Rektor Undiksha Singaraja, Komandan Raider 900 Singaraja, Komandan Secata A Singaraja, Para Camat Sekabupaten Buleleng. (wir)



Share Post :