Menhub RI Budi Karya Pastikan Penlok Bandara Turun 3 Sampai 4 Bulan Kedepan

  • Admin Bulelengkab
  • 31 Desember 2018
  • Dibaca: 228 Pengunjung

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (Buleleng) akhirnya mendapat angin segar. Pasalnya, Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, memastikan penentuan lokasi (penlok), dipastikan turun sekitar 3 sampai 4 bulan kedepan.

Penlok terhitung sejak dirinya melakukan peninjauan lokasi lahan rencana dibangunnya bandara di Buleleng yang dilaksanakan pada Minggu pagi, (30/12), di kawasan Bukit Teletubies, Banjar Ampel Gading, Desa Kubutambahan bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng, serta tokoh masyarakat Kubutambahan.

“Tanah ini yang paling ideal. Kalau dari tekhnis, dari Kementrian Perhubungan melihat bagaimana pengadaan lahan. Ini tanah adat milik desa, jadi itu adalah kewenanagan Gubernur bersama Bupati untuk membicarakan bersama pihak desa,” kata Budi Karya, usai meninjau lokasi.

Menurut Budi Karya, pembangunan bandara tidak akan ada hambatan, terutama masalah sosial. Mengingat, di lahan tersebut masih minim ada jumlah penduduk yang tinggal. Hanya saja, dengan kondisi lahan yang mengunung-gunung, itu akan menjadi pekerjaan tekhnik.

“Intinya dalam tinjauan fisik, tidak ada jumlah penduduk tinggal disni, jadi tidak relokasi. Ini memudahkan masalah sosial,” jelasnya.

Setelah peninjauan lokasi, dilanjutkan dengan tahapan study kelayakan. Dalam study kelayakan ini, Kemenhub RI akan meminta masukan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, sebelum ditentukan lokasinya. Bahkan Budi Karya menargetkan Izin Penetapan Lokasi (Penlok) akan keluar 3 bulan sampai 4 bulan kedepan. “Bandara ini harus saling mengisi dengan Ngurah Rai. Untuk Penlok 3 atau 4 bulan sudah keluar. Jadi, tahun 2019 sudah ada penetapan lokasi,” ungkap Budi Karya.

Pembangunan bandara Buleleng, akan memanfaatkan lahan 600 hektare. Saat ini diperkirakan sudah ada sekitar 450 hektare lahan yang siap dibebaskan untuk proyek bandara bali utara. Dimana, lahan seluas 370 hektare milik Desa Pakraman Kubutambahan, 50 hektare milik Desa Pakraman Yeh Sanih, dan 30 hektare milik warga.

“Kalau melihat lahan sekitar 300 sampai 400 hektare, itu berportensi bisa sama besar dengan bandara Ngurah Rai (luas, red), bahkan bisa lebih besar,” imbuhnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster memilih enggan berbicara banyak terkait rencana pembangunan bandara ini. Koster hanya meminta restu serta dukungan dari masyarakat, agar pembangunan bandara Bali Utara bisa segera terwujud.

Sementara, Kelian Desa Adat Pakraman Kubutambahan, Jero Ketut Warkadea, mengaku mendukung penuh rencana pembangunan bandara Buleleng di Kubutambahan. Bahkan Warkadea, sudah mengantongi peta lahan yang terdampak dari lahan seluas 370,89 hektar yang merupakan milik Desa Pakraman Kubutambahan.

“Lahan itu dihuni oleh 50-an KK, petani penggarap jumlahnya sampai ratusan. Tapi semua penyakap sudah ikhlas,” ucap Warkadea.

Meski begitu, Kelian Warkadea mengaku ratusan hektar lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara masih dikontrakkan kepada PT. Pinang Propertindo dengan status HGB sejak 1991 silam sampai dengan tahun 2026. Disisi lain Warkadea juga meminta, dalam pembangunan bandara nanti, tidak ada proses gusur menggusur pura maupun situs sejarah yang ada.

“Nanti kami bersama prajuru adat akan memantau, dimana saja titik koordinat untuk lokasi pembangunan bandara di wilayah Kubutambahan. Sehingga, tidak ada gusur menggusur, jadi penggusuran pura yang disungsung oleh krama bisa dihindari,” tutupnya.



Share Post :