BKD Gelar Bimtek KIP

  • admin_bulelengkab
  • 07 Pebruari 2019
  • Dibaca: 111 Pengunjung

Bertempat di Gedung Rapat Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, 7/2, diselenggarakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dalam Reformasi Birokrasi yang dibuka dalam sambutan Sekretaris BKD Ni Made Susi Adnyani, SE.,Ak.

Sekretaris BKD yang mewakili Kepala BKD Kabupaten Buleleng dalam sambutannya antara lain  menyatakan persoalan Pemerintah sebagai Pelayan Publik dalam memberikan informasi pada saat ini selalu menjadi pusat perhatian, dimana pemberian pelayanan publik yang semakin baik merupakan salah satu tolak ukur bagi legitimasi, kredibilitas, dan sekaligus kapasitas pemerintah. 

Mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat , karena memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya semua informasi itu bersifat terbuka namun ada beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

Melalui Kesempatan yang baik ini, mengingat pentingnya arti dari keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, harap kepada seluruh hadirin yang hadir agar dapat mengikuti kegiatan Bimtek ini dengan sungguh-sungguh.

Dalam kesempatan itu dari Komisi Informasi Provinsi Bali Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa,S.Sos.,MM didampingi Komisioner K.I.Prov Bali I G.A.G.A Widiana Kepakisan, S.Sn selaku narasumber antara lain mengatakan filosopi KIP adalah hak warga negara memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik(good governance), memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi dengan sebaik-baiknya dan bebas KKN.

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng yang diwakili Sekretaris Kominfosandi I Ketut Yadnya, SH Mengingatkan kepada semua peserta bimtek yang berjumlah 34 orang agar PPID pembantu untuk segera membuat pedoman SOP layanan Informasi publik sesuai aturan yang berlaku berupa SK turunan PLID pembantu sehingga jelas klasifikasi, dan jenis informasi tersebut siapa yang berwenang menyampaikan dan apa yang disampaikan mendapat kepuasan kepada pemohon informasi. (wir)


Share Post :